PENILAIAN KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI ATASI JATUHNYA NILAI TUKAR RUPIAH

PENILAIAN KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI

ATASI JATUHNYA NILAI TUKAR  RUPIAH

disusun oleh :

AUGY LADYANA FIRSTYANTO

14080694055

S1 AK14’A

TTD

(AUGY LADYANA)

BAB I. PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit kacau menyusul naiknya kekhawatiran soal korupsi dan proteksionisme. Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih hati anggota parlemen supaya bisa mendukung penuh langkah-langkah pemerintahannya, khususnya terkait upaya menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang telah melambat dalam beberapa bulan terakhir serta defisit yang semakin tinggi. Jika pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mewujudkan agenda reformasi terkait upaya meningkatkan iklim bisnis dan membuat Indonesia lebih kompetitif, maka investor-investor global bisa dengan mudah kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis di Indonesia.

Banyak analis berpendapat bahwa ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan kinerjanya dibawah harapan. Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang merupakan bank sentral, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, dari 5,9 persen menjadi 5,1 persen. Mengapa ekonomi Indonesia seperti kehilangan vitalitasnya? Karena ada resiko yang cukup signifikan, dimana pemerintahan yang baru akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis demi meningkatkan anggaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 18 bulan terakhir berjalan moderat akibat lemahnya kinerja ekspor. Hal itu, terjadi seiring munculnya dampak kebijakan pengetatan moneter setelah BI menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan inflasi. Buah dari kebijakan BI tersebut juga telah menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) moderat, dimana pada tahun lalu tumbuh sekitar 6 persen tetapi anjlok pada kuartal kedua 2014 menjadi 5,1 persen year-on-year (yoy).

Outlook jangka menengah masa depan Indonesia akan dibentuk oleh agenda kebijakan presiden serta para menteri bidang ekonomi yang ditunjuk. Sebab dalam dua tahun terakhir telah ada kebijakan nasionalis yang cukup signifikan, khususnya disektor sumber daya alam. Perhatian utama bagi para investor global adalah apakah hal tersebut bisa diterapkan dalam sektor industri lainnya. Presiden Jokowi, harus melakukan reformasi terbesar pada sektor ekonomi mikro. Ini yang menjadi kunci utama untuk memperbaiki keadaan perekonomian di Indonesia.

Beberapa prioritas dalam pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi perkembangan infrastruktur untuk pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan kejuruan untuk membangun modal sumber daya manusia Indonesia dalam sektor-sektor industri. Kemudian nilai tukar rupiah yang tetap lemah ini juga menjadikan produktivitas rendah. Ekspor menurun karena banyak komponen dari impor. Jadi pemerintah perlu melakukan evaluasi total dan menteri bidang ekonomi harus dicari orang terbaik.

Untuk mengatasi permasalahan dalam bidang ekonomi tersebut, presiden dan para menteri bidang ekonomi telah membuat delapan paket kebijakan ekonomi, khususnya untuk mengatasi turunnya nilai tukar rupiah. Delapan paket tersebut saat ini sedang dimatangkan dan tinggal menunggu Keppres. Dalam karya tulis ilmiah ini, akan diuraikan mengenai paket kebijakan ekonomi tersebut dalam bab pembahasan.

B.      Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin penulis utarakan untuk pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1)      Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi dalam bidang Ekonomi?

2)      Aspek apa saja yang menjadi fokus dari kebijakan ekonomi Presiden Jokowi selain permasalahan turunnya nilai tukar rupiah?

3)      Bagaimana penilaian terhadap kebijakan ekonomi Presiden Jokowi untuk menguatkan nilai tukar rupiah?

C.     Tujuan

Adapun tujuan penulisan dari karya tulis ilmiahini adalah sebagai berikut :

1)      Mengetahui kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Presiden Jokowi dalam bidang Ekonomi

2)      Mengetahui aspek lain dalam bidang ekonomi yang juga menjadi fokus dari kebijakan Presiden Jokowi selain mengenai nilai tukar rupiah

3)      Mengetahui sejauh mana kebijakan Presiden Jokowi dapat mengatasi turunnya nilai tukar rupiah

D.    Manfaat

Adapun manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

(1)      Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

(2)      Untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam bidang Ekonomi

(3)      Untuk mengetahui aspek lain dalam ekonomi yang juga menjadi fokus dari kebijakan Presiden Jokowi selain mengenai nilai tukar rupiah

(4)      Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dapat meningkatkan nilai tukar rupiah

    BAB II. PEMBAHASAN

A.   Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Jokowi

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, pada hari Senin 16 Maret 2015, kembali mengumpulkan para menteri dalam Kabinet Kerja untuk rapat koordinasi (rakor) mematangkan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya empat poin dari delapan poin paket kebijakan tersebut akan diluncurkan hari itu dan diharapkan bisa memperkuat nilai tukar rupiah.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil megatakan, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla (JK) sebelumnya telah melakukan reformasi struktural perekonomian dengan menghapus subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), memperkenalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat Pusat atau Wilayah Provinsi, memperbaiki pelabuhan dalam rangka penurunan biaya logistik,  menjaga inflasi supaya terkontrol, dan lain-lain.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyebut bahwa akan ada banyak pembahasan dalam rapat koordinasi (rakor) yang diadakan di kantor Kemenko bidang Perekonomian. Salah satunya mengenai paket kebijakan ekonomi untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah dan memperbaiki posisi current account deficit (CAD) atau neraca transaksi berjalan.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS saat ini sedang mengalami pelemahan cukup tajam dan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah merilis 8 kebiajakan baru. Paket kebijakan ekonomi perdana dari Presiden Jokowi  ini akan segera diumumkan. Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior BI, menyebutkan bahwa pelemahan rupiah lebih disebabkan fenomena di sektor riil, bukan moneter yang menjadi otoritas BI. Defisit transaksi berjalan (current account deficit) adalah yang menyebabkan rupiah melemah. Defisit ini adalah sektor riil, yaitu defisit transaksi berjalan. Jadi memang harus dikurangi dengan kebijakan di sektor riil.

Berikut daftar paket kebijakan ekonomi baru yang masih menunggu Keppres:

1)      Fasilitas pajak atau yang kita kenal tax allowances untuk perusahaan yang melakukan investasi, devidennya di-reinvest di Indonesia. Kemudian perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, perusahaan yang mempunyai export oriented, dan perusahaan yang melakukan R & D (Research and Development) akan mendapatkan tax allowances.

2)      Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri produk pertanian. Serta intensif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar berorientasi ekspor.

3)      Pemerintah melakukan kebijakan tentang anti dumping, mengenakan bea masuk anti dumping sementara, dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional, terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri kita bisa mengenakan bea masuk anti dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara. Ini akan cukup selektif sehingga tidak ada industri yang merasa terganggu dengan kebijakan ini. Tujuan dari kebijakan ini adalah supaya unfair trade itu tidak boleh terjadi karena dilarang WTO.

4)      Pemerintah juga memberikan bebas visa kepada empat negara yaitu China, Korea, Jepang, dan Rusia.

5)      Menteri ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15 persen.  Implikasi ekonominya cukup besar dengan mengurangi impor solar.

6)      Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produk-produk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara, migas, CPO.  Intinya adalah peraturan LC ini diciptakan sedemikian rupa tidak menciptakan distorsi. Jadi jangan khawatir kontrak long term karena LC maka harus dipotong kontraknya lantas harga jadi turun, itu tidak akan terjadi. Dengan LC, maka dapat diketahui mengenai berapa devisa, bagaimana harga, dan lain-lain yang selama ini tidak diketahui.

7)      Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Di samping itu, ada sejumlah inisiatif baru nanti akan meng-encourage bertumbuhnya perusahaan reasuransi domestik. Karena sebagaimana kita ketahui, salah satu sumber current account deficit kita adalah sektor jasa reasuransi.

8)      Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.

B.     Penilaian terhadap Kebijakan Ekonomi Jokowi

Berdasarkan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi. Namun, tingkat kepuasan masyarakat masih rendah, tidak setinggi tingkat kepercayaan tersebut. Kepuasan masyarakat rendah ketika ditanyakan kinerja Jokowi di bidang ekonomi. Khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran, stabilitas nilai rupiah, mengurangi jumlah orang miskin, stabilitas harga sembako, dan masalah TKI/TKW.

Di bidang ekonomi, pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia dan Pasifik menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat melambat karena kondisi ekonomi global yang kurang kondusif. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi Indonesia masih relative lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya.

Beragam tantangan ini yang sekaligus bertepatan dengan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melatarbelakangi pentingnya reformasi ekonomi dan kebijakan yang inovatif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Disebutkan oleh Mohammad Ikhsan, Ketua Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian baru-baru ini, kunci utama Indonesia untuk melangkah ke depan terletak pada upaya untuk mengubah sumber pertumbuhan dari perspiration atau akumulasi sumber daya manusia menjadi inspiration yang mengkombinasikan factor produksi dengan pengetahuan atau peningkatan produktivitas. Sedangkan menurut Profesor Mari Elka Pangestu yang juga mantan Menteri Perdagangan menegaskan bahwa reformasi ekonomi diperlukan untuk menuju perekonomian yang lebih baik yaitu ekonomi yang tumbuh dan dapat dinikmati oleh segenap masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan baru saat ini, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kallah, menurut pendapat saya, ada beberapa fokus yang harus diperhatikan diantaranya fokus pada kelancaran arus input, efisiensi inovasi pengutamaan kebijakan persaingan peningkatan daya saing sektor jasa, peningkatan mutu jasa logistik, perbaikan infrastuktur, reformasi kebijakan penanaman modal, diversifikasi produk dan pasar ekspor, ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok.

Jika diperhatikan, sejak dilantiknya Jokowi menjadi presiden, nilai tukar rupiah terus melemah. Mungkin juga tidak lepas dari kebijakan Jokowi yang membuat perekonomian Indonesia porak poranda. Salah satunya adalah menaikan harga BBM. Sebab skema penguatan atau melemahnya nilai tukar uang suatu negara adalah dipengaruhi faktor kondisi perekonomian suatu negara tersebut. Faktanya, pasca kenaikan BBM, otomatis perekonomian Indonesia melemah, disaat yang sama kebetulan perekonomian Amerika menguat diakibatkan turunnya harga minyak dunia. Disini banyak yang mempertanyakan alasan Jokowi menaikan harga BBM disaat harga minyak dunia justru turun, yang justru menjadikan rupiah melemah terhadap dollar AS. Nilai tukar mata uang rupiah kini semakin merosot menyusul menguatnya nilai tukar dolar. Bahkan, nilai mata uang rupiah menyentuh hingga level 12.933 per dolar AS.

Adapun empat dari delapan paket kebijakan Presiden Jokowi yang telah dirilis yaitu :

1.      Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.

2.      Intensif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar berorientasi ekspor.

3.      Pemberian visa bebas kepada empat negara yaitu China, Korea, Jepang dan Rusia.

4.      Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) menjadi 15% pada tahap awal agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.

Menurut pendapat saya, saya setuju dengan para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang dirilis oleh Presiden Jokowi memiliki dampak jangka panjang, jadi hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Kebijakannya belum mampu menguatkan nilai tukar rupiah. Sehingga sampai saat ini nilai tukar rupiah masih tidak menentu dan cenderung terus mengalami kemerosotan.

BAB III.         PENUTUP

A.    Simpulan

Pelemahan nilai tukar rupiah saat ini lebih parah dibandingkan pada tahun 2008. Pada periode itu, rupiah menyentuh 12.650 per dolar Amerika. Namun saat itu struktur perekonomian masih bagus dan ekonomi tumbuh di atas 6 persen. Sementara saat ini ekonomi melambat dan neraca perdagangan mengalami defisit.

Presiden Joko Widodo telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi pelemahan niali tukar rupiah dalam jangka pendek. Ia yakin pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan. Demi menahan laju penurunan rupiah, pemerintah menyiapkan langkah perbaikan kinerja perdagangan. Salah satu strateginya, kata Jokowi, pemerintah akan meningkatkan nilai ekspor di sektor industri dan menekan laju impor. Selain itu, menurut Jokowi, Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar dengan guyuran dolar agar nilai tukar rupiah tidak semakin terpuruk.

Baru-baru ini juga sudah dirilis empat dari delapan paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi untuk menuatkan nilai tukar rupiah. Namun menurut beberapa ahli ekonomi, kebijakan ekonomi tersebut dampaknya dalam jangka panjang. Bahkan saat ini nilai tukar mata uang Rupiah menyentuh hingga level 12.933 per dolar AS, menyusul menguatnya nilai tukar dolar. Dan kebijakan yang telah dirilis oleh Presiden Jokowi belum mampu menguatkan nilai tukar rupiah, sehingga sampai saat ini nilai tukar rupiah terus mengalami kemerosotan.

B.     Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk lebih intensif dalam memperhatikan permasalahan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras untuk merealisasikan adanya reformasi ekonomi serta pengimplementasian dari kebijakan ekonomi sehingga berjalan dengan baik dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Penulis menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk turut serta berkontribusi mensukseskan kebijakan ekonomi pemerintah, dengan mendukung dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat sesuai bidang atau profesinya. Misalnya dengan menerapkan salah satu kebijakan yaitu dengan selalu memakai mata uang rupiah dalam setiap proses transaksi. Untuk para pengusaha misalnya dengan mematuhi adanya kebijakan intensif Pajak Penjualan (PPn). Jadi tidak hanya pemerintah yang bekerja, tetapi rakyat pun bisa memberikan kontribusinya untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.